24 April 2013

Aplikasi Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah

ABSTRACT
Partnership Financing Application in Syariah Banking
(Case Study in Indonesian Muamalat Bank Branch of Yogyakarta)
By : Jelita
One paradigm of syariah bank existence is they are able to offer contributions to society’s economical growth financing products such as partnership financing, it is such a circumstance where syariah bank sets it is position as a miter to the clients. Therefore, the relationship was not between a creditor and debitor yet business partnership. This system work to syariah bank as an opportunity to increase its business performance, yet also as a challenge to develop its business effectiveness.
This research used study case research. The data were obtained through literary studies, observation, questionairre and interviews. Qualitatif data analisys was used to answer all of the research internal matters.
The result showed that partnership financing application in syariah banking system was different to the theoretical partnership financing concept. This different was caused by the risk such as morale hazard that caused difficulty in observing and controlling the cost., that had a direct impact towards the practice of Indonesian Muamalat Bank didn’t imply the profit sharing principle which has been the characteristic and basic base for operational system of syariah as a whole, yet it used revenue distribution or revenue sharing principle.
However the effort which was run using partnership contract in Indonesian Muamalat Bank Branch of Yogyakarta had gone along appropriately to the theoretically confirmed stages. Therefore, the perfect expected outcome had not been obtained.
One of the factors that caused Muamalat Bank Branch of Yogyakarta had not wholly used partnership product was that the system was still classified new to be implied in Indonesian Muamalat Bank Branch of Yogyakarta. IMB’s management still avoided risk and didn’t want to be busy in performing extra monitoring efforts, or miter’s business associate. Problems also emerged, caused by the information failure and the lack of socialization. Morale Hazard problems also was considered as one of the factors since the entreprenuers were unwilling to report their real profits to avoid taxes and to hide their true profits. The utility of difficult terms caused the misunderstanding among the society. Partly of the debitor or creditor clients were risk aversed, since they had not been accustomed to the lost probability and had been accustomed to the interst system for it was easy to manage the cash flow.

Keyword : Partnership Financing, Profit and Loss Sharing, Revenue Sharing.















APLIKASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DI PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)

A.      Latar Belakang Masalah
Total pembiayaan di perbankan syariah masih didominasi oleh jual-beli (murabahah) sedangkan skim bagi hasil masih rendah. Rendahnya pembiayaan bagi hasil (musyarakah) jelas bukanlah kondisi ideal yang diinginkan, karena sektor riil dapat digerakkan melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip utama dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah.
Sebenarnya peluang bank syariah untuk meningkatkan kinerja dan usahanya ada pada pengembangan produk pembiayaan bagi hasil, sekaligus sebagai tantangan bagi bank syariah dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya. Bank-bank syariah seharusnya selain membuat strategi khusus agar porsi pembiayaan bagi hasil meningkat juga harus disertai upaya-upaya peminimalisasian kendala-kendala yang dihadapi.
Dalam  tulisan  ini, penulis menjabarkan tentang betapa pentingnya tantangan dalam pengembangan perbankan syariah antara lain melalui pengembangan produk pembiayaan khususnya musyarakah, jadi akan dilihat Bagaimana transaksi skim musyarakah pada perbankan Syari’ah? Dan  apakah pelaksanaan transaksi skim musyarakah  pada Bank Syari’ah tersebut telah sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan secara teoritis sehingga dapat diperoleh hasil seperti yang diharapkan?
Perbankan syariah yang mewakili penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Utama Yogyakarta. Mengapa Bank tersebut dipilih oleh penulis yaitu dikarenakan Pertama, BMI  adalah Bank Syariah pertama yang ada di Indonesia. Kedua, BMI telah mengilhami bank-bank konvensional untuk mengkonversi banknya menjadi bank syariah. Ketiga, mengapa BMI cabang Yogyakarta, hal ini dikarenakan Yogyakarta adalah tempat dimana penulis pernah menempuh pendidikan.
B.       Pembiayaan Musyarakah
Salah satu paradigma keberadaan bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan ini bank syariah memposisikan diri sebagai mitra bagi nasabah, sehingga hubugan bank syariah ini tidak lagi antara kreditur dan debitur melainkan hubungan kemitraan.


a.      Pengertian Musyarakah
Musyarakah berasal dari kata syarika yang berarti persekutuan.[1] Secara etimologi as-syarikah atau al-musyarakah mengndung makna al-ikhtilāt wa al-imtijāz yaitu percampuran. Dalam lisan al-’Arab disebutkan as-syirkah dan as-syarikah mengandung makna yang sama mukhalaṭatu as-syarikaini (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melalukan kerja sama.[2]
Menurut ulama Malikiyah, Syirkah (musyarakah) adalah suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Dalam mazhab Syafi’i dan Hambali diuraikan bahwa syirkah adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan.[3] Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.[4]
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontrbusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[5]
Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk musyarakah yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. [6]
Jadi secara istilah musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[7]
Skim musyarakah berbeda dengan sistem bunga dari berbagai aspek. Dalam bank konvensional, bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqh : keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.[8]
b.      Syarat dan Rukun Musyarakah
Syarat sah musyarakah, yaitu : a. Melafazakan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta, b. Anggota syarikat percaya mempercayai, c. Mencampurkan harta yang disyarikatkan.
Adapun rukun sahnya melakukan syirkah, adalah 1. Macam harta modal, 2. Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan. 3. Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.
c.       Landasan Hukum
Dasar hukum syariah yang mendasari konsep musyarakah ini adalah Al-Qur’an dan Hadits.[9] Ayat-ayat Al-Qur’an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah, adalah QS. An-Nisa’ ayat 12 juga QS. Ash-Shaad ayat 24. Sedangkan Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar, adalah :
“Dari hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah Bersabda, “Allah swt. telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak menghianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut” ( HR.Abu Dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).
Berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.
Landasan hukum positif tentang musyarakah ini diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6, juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000.
Pembiayaan musyarakah disahkan pada Februari 1996 dan sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1998.[10]
d.      Jenis-jenis Musyarakah
Secara garis besar musyarakah dapat dibagi kepada Syarikah Amlak dan Syarikah Uqud.[11]
a.      Syarikah Amlak
Syarikah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk syarikah ini terbagi kepada amlak jabr, yaitu terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa serta amlak ikhtiar yakni terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas[12].
b.      Syarikah ‘Uqud
Syarikah ‘Uqud atau akad berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, syarikah sendiri terbagi kepada 5 (lima) jenis , yakni ; 1. Syarikah Al-‘Inan adalah kontrak dua orang atau lebih[13], 2. Syarikah Mufāwaḍah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dengan syarat utama jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak[14], 3. Syarikah Abdan atau Syarikah A’maal, yaitu syirkah sekerja dimana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama[15], 4. Syarikah Wujuh, dinamakan demikian karena dalam syirkah ini para anggota hanya mengandalkan Wujuh (wibawa dan nama baik) mereka dan unsur modal/dana sama sekali absen dari padanya. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota[16] Jenis Syarikah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya kontrak ini pula sering disebut sebagai musyarakah piutang[17], 5. Syarikah Muḍarabah, suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (ṣabib al-maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (muḍārib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggungjawab atas pengelola usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi ṣabib al-maal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (managerial skill) selama proyek berlangsung.[18]
Dari sekian banyak jenis musyarakah tersebut diatas hanya syirkah ‘inan yang paling tepat dan dapat diaplikasikan dalam perbankan syariah. Dimana, bank dan nasabah keduanya memiliki modal. Modal bank dan modal nasabah digunakan oleh pengelola sebagai modal untuk mengerjakan proyek. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari proyek dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.[19]
C.      PROFIL BANK  MUAMALAT INDONESIA (BMI) CABANG YOGYAKARTA
  1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Yogyakarta.
Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta. BMI hadir di Yogyakarta Sejak 29 Desember 2003. Modal awal  pembukaan cabang sebesar Rp. 500 Juta dan berdasarkan informasi per November 2006 jumlah asset adalah Rp. 90 Milliar.[20] Jumlah karyawan / kru adalah 39 orang termasuk pimpinan cabang.[21] BMI cabang Yogyakarta mempunyai 1 (satu) kantor cabang (KC) utama dan 3 (tiga) kantor kas (KK)
  1. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Sebagai lembaga perbankan syariah yang pertama hadir di Indonesia, BMI memiliki visi dan misi yakni : [22]
a.       Visi  PT. Bank Muamalat Indonesia
Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Untuk mencapai visinya, BMI juga terus-menerus berupaya untuk memperbaiki diri, terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, dibentuklah Muamalat Institut, sebuah lembaga pendidikan khusus untuk karyawan BMI. Di tempat ini para karyawan BMI diajari penggunaan prinsip-prinsip syariah dalam dunia perbankan agar mereka dapat menjadi karyawan BMI yang professional dalam melakukan pekerjaannya.[23]
b.      Misi  PT. Bank Muamalat Indonesia.
Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.
  1. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Yogyakarta[24]
Pada Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta hanya terdapat 2 (dua) orang pejabat utama kepengurusan yakni pada posisi Operasional Manager (OM) yang dijabat oleh Hartono serta pada posisi Business Manager (BM) yang diduduki oleh Syahid Zulfikar Sjirat.
  1. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Seperti halnya bank pada umumnya, Bank Muamalat menawarkan produk bagi nasabahnya, antara lain :
a.      Produk bagi Penyimpan Dana (Shahibul Maal)
Mengamanahkan dana di Bank Muamalat bukan sekedar menyimpan atau menitipkan dana. Dana akan diinvestasikan secara optimal untuk membiayai berbagai macam usaha halal dan produktif bagi kepentingan Ummat.
Bagi hasil yang diperoleh setiap bulannya merupakan hasil dari pembiayaan  Bank Muamalat untuk usaha-usahanya yang tidak diragukan kehalalannya. Bank Muamalat mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (revenue sharing) yang berarti Bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yanq telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional Bank. Setiap akhir bulan Bank akan menghitung pendapatan yanq berasal dari tiap Rp.1000,- (seribu rupiah) dana nasabah kemudian membagihasilkannya sesuai nisbah yang disepakati.[25]
Produk Penyimpanan Dana ini, terdiri dari :[26] 1. Tabungan Ummat, 2. Tabungan Ummat Junior, 3. Shar-E, 4. Tabungan Haji Arafah, 5. Giro Wadiah, 6. Deposito Mudharabah, 7. Deposito Fulinves, dan 8. DPLK Muamalat.
Sebuah  inovasi produk merupakan perubahan ekslusivitas produk perbankan yang formal menjadi Consumer Product yang bisa diperoleh dengan mudah di mana-mana. Dari misi sebuah produk terutama shar-E, menurut A.Riawan Amin (Dirut BMI), yaitu to serve the unserved people atau melayani mereka yang belum terlayani di wilayahnya, sekaligus membuka pintu hijrah atau tobat bagi umat Islam yang selama ini merasa terganggu karena belum bertransaksi dengan syariah (syar’e).[27]
b.      Produk bagi Pengelola Dana (Mudharib)
Bank Muamalat juga mengundang nasabahnya menjadi usahawan (enterpreneur) yang handal melalui sistem ekonomi Islam yang menjanjikan keadilan dan kebersamaan dalam berusaha.
Sistem pembiayaan Bank Muamalat menempatkan mudharib sebagai mitra Bank Muamalat dalam berwirausaha sehingga skema apapun yanq dipilih, jual beli ataupun bagi hasil, Bank Muamalat dengan komitmennya untuk mendukung sektor riil yang halal, akan memberikan dukungan pembiayaan. Bahkan tersedia asistensi manajemen untuk memudahkan usaha yang di jalankan, bila para mitra dan nasabah memerlukannya.[28]
Produk Pengelola Dana ini, terdiri dari : 1. Piutang Murabahah, 2. Piutang Istishna, 3. Pembiayaan Mudharabah, 4. Pembiayaan Musyarakah, dan 5. Rahn (Gadai Syariah).
D.      METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) [29]  dan  pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (case study), metode penelitian yang digunakan bersifat penelitian deskriptif (Descriptrive Research). Penelitian ini adalah merupakan penelitian  kualitatif[30] yang menggunakan pendekatan normatif[31], historis[32] dan sosiologis[33].
Data penelitian adalah data yang dapat memberikan gambaran mendalam tentang Skim Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta. Adapun sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden secara langsung sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah tersebut. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah : Observasi langsung[34], Angket (kuisioner).[35],Wawancara,.[36] Wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam atau in-dept interview[37], dan  Dokumentasi.[38]
Agar lebih proporsional dan refresentatif, data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode sebagai berikut : Editing, Pengorganisasian data, Analisis, Selanjutnya diadakan triangulasi.[39]
E.       Aplikasi Pembiayaan Musyarakah dalam Sistem Perbankan Syariah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta
Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut: Pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta memberikan atau menyertakan modal kepada  pengusaha / mitra pembiayaan untuk dikelola dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nasabah kemitraan melakukan pembayaran angsuran atas pokok pembiayaan dari mitra ditambah dengan keuntungan usaha sesuai dengan nisbah, begitu seterusnya hingga pada masa berakhirnya kontrak.[40] Pelaksanaan ini dapat dikatakan sebagai musyarakah mutanaaqisah.
Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta melakukan proyeksi dan perkiraan mengenai rata-rata keuntungan perhari atau perbulan nasabah yang dilihat dari return pendapatan apakah sesuai dengan target minimum pendapatan sehingga dapat ditentukan porsi bagi hasilnya. Dengan kata lain sama dengan memberi margin keuntungan, tetapi penetapan margin ini berdasarkan kesepakatan antara bank dengan mitranya. Dan pada akhirnya pihak bank akan menerima bagi hasil dalam komposisi yang tetap setiap bulannya. Pembayaran angsuran dan bagi hasilnya dapat dilakukan per 3 (tiga) bulan atau per 6 (enam) bulan sekali tergantung kesepakatan para pihak yang bermitra.[41]
Semua ketentuan yang terkait dengan masalah kontrak pembiayaan, oleh pihak yang melakukan kontrak (ṣahib al-maal / bank dan muḍārib / nasabah) akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kontrak atau akad. Hal ini dimaksudkan agar kontrak dapat berjalan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerugian bisa diderita oleh pemilik modal sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal demikian inilah yang disebut dengan moral hazard.[42]
Sulitnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta untuk menerapkan konsep musyarakah secara (holistik) sesuai konsep dasar musyarakah adalah dalam bagi hasil. Secara konseptual bagi hasil dilakukan berdasarkan nisbah yang diperoleh dari keuntungan suatu usaha. Karena karakteristik musyarakah yang dapat digolongkan sebagai salah satu kontrak investasi. Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow tergantung kepada kinerja sektor riil. Apabila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak akan mendapatkan bagian yang besar pula. jika keuntungan dari bisnisnya kecil, maka kedua belah pihak yang melakukan kontrak akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Dalam pelaksanaannya hal demikian sulit diterapkan, karena jika pihak pengelolan dana mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan rata-rata, jarang ada nasabah mitra pembiayaan tersebut yang melaporkannya.
Pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta ini paling dominan diberikan kepada BMT-BMT, hal ini dikarenakan BMT adalah sebuah lembaga keuangan syariah dan nasabah yang telah sesuai dengan kriteria dan prinsip 5 C. Dengan kata lain BMT bisa disebut sebagai nasabah reveral. Selain itu juga diberikan kepada korporasi dengan proyek yang memiliki keuntungan jangka panjang, seperti contoh proyek untuk pembuatan tower.[43]
Koperasi pun dapat diberikan pembiayaan musyarakah, hal ini tentu saja koperasi yang memenuhi persyaratan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta. Apabila koperasi tersebut non-syariah menurut Asep, koperasi tersebut akan diminta untuk mengubah sistemnya menjadi “sistem syariah”. Kerena mereka diharuskan mengikuti aturan main yang berlaku pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta yakni sistem yang berdasarkan prinsip syariah..[44] Dalam hal ini menurut penulis tidaklah mungkin terjadi, sebab jika koperasi konvensional yang ingin mendapatkan pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta harus mengubah sistem yang telah ada, maka secara otomatis akan mengubah AD/ART dari koperasi tersebut dan hal ini jelas tidak dapat dilakukan. Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta tidak bisa memaksakan apa yang tidak dapat dilakukan oleh koperasi tersebut.
Jika hal ini tetap dilakukan maka pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta harus berhati-hati dengan manipulasi data atau keterangan yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan. Hal itu mereka lakukan agar dapat memperoleh pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta sebagai pemberi pembiayaan tersebut.
Bank syariah tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba.[45]  Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang didasarkan pada ketentuan syariah.
Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta harus memenuhi : Aspek Syar’i dan Aspek Ekonomi. Maksudnya dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, garār dan riba serta bidang usahanya halal), disamping tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah itu sendiri.[46]
International Islamic Bank for Investsment and Development (IIBID) menjelaskan bahwa musyarakah merupakan salah satu cara pembiayaan yang terbaik yang dimiliki bank-bank Islam secara umum. Prinsip ini dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya (partner yang potensial) untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil (PLS), baik dalam keuntungan (profit) maupun dalam kerugian (loss).[47]
Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang tercipta adalah hubungan kemitraan antara ṣahibul maal dengan muḍārib. Hak bagi mereka berdua timbul ketika usaha memproduktifkan modal menghasilkan pendapatan atau keuntungan. Mereka berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal, baik berdasarkan pendapatan atau berdasarkan keuntungan. Hal ini sedikit berbeda dengan teori bagi hasil atau yang dikenal dengan profit sharing yang mana antar mitra tidak hanya akan berbagi keuntungan saja akan tetapi dalam hal  kerugian apabila dalam pengelolaan dana tersebut mengalami kerugian.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, penulis sedikit memaparkan kembali tentang pengertian pembiayaan musyarakah secara teori (akademis), surat keputusan direksi BI dan fatwa DSN serta secara praktik (perbankan syariah).
Secara teori, terdapat dalam Fatwa DSN  serta dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana telah diuraikan dalam pengertian musyarakah diatas. Juga sebagaimana disimpulkan oleh Syafi’i Antonio musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[48]
Sedangkan secara praktik, pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara mudharib/nasabah dan Bank Muamalat dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.[49]
Dari pemaparan beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa secara praktik serta dalam surat keputusan direksi BI tidak dijelaskan akan adanya risiko yang akan ditanggung bersama oleh kedua mitra pembiayaan musyarakah tersebut jika memang terjadi kerugian, seperti halnya yang ada pada pengertian musyarakah secara teori yang juga sesuai dengan fatwa DSN. Hal ini dinyatakan pula oleh Asep Sudirman, bahwa musyarakah memang berbeda pengertiannya secara praktik.[50]
Dari analisis penulis, dilihat bahwa kecenderungan keberpihakan BI kepada perbankan syariah terlihat jelas. Karena pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia disahkan pada Februari 1996 dan sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1998, sedangkan surat keputusan direksi BI baru dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 1999. Sehingga surat keputusan BI dikeluarkan seolah-olah hanya sebagai penguat dari praktek musyarakah yang sudah diberlakukan oleh perbankan.
Dalam musyarakah tidak hanya keuntungan saja yang dibagi sesuai dengan ketentuan akan tetapi jika terjadi kerugian, maka kerugian yang ditanggung harus dibagi diantara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing modal. Pernyataan ini diperkuat dengan perkataan Ali ra. : “Keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka.”[51]
Pada pembiayaan musyarakah telah terjadi perdebatan tentang apakah bagi hasil atas dasar revenue sharing ataukah profit and loss sharing. Para ulama dan akademisi menghendaki bagi hasil atas dasar profit and loss sharing, namun karena masih tingginya risiko seperti moral hazard sehingga sulit mengawasi dan mengendalikan biaya, yang berdampak pada praktik di perbankan syariah sekarang masih mempergunakan bagi hasil atas dasar revenue sharing.[52]
Hal tersebut terjadi pula pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta yang tidak menggunakan prinsip profit and loss sharing yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Akan tetapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta lebih menggunakan prinsip revenue sharing atau bagi penerimaan.[53] Menurut Muhammad[54] mekanisme ini diterapkan dengan asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi resiko, di samping untuk menerapkan profit sharing bank harus secara rinci men-disclose biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana. Proses distribusi pendapatan seperti itu dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan fee atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.
Mekanisme revenue sharing mengandung kelemahan, karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pada pendapatan fee) sehingga merupakan kerugian bank dalam membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negative. Di samping belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah pola revenue sharing tidak berbeda statusnya dengan wadī’ah. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai kuasi ekuitas.[55]
Mekanisme revenue sharing masih diterapkan pada bank syariah di Indonesia secara umum disebabkan oleh upaya untuk mengikat nasabah penabung atau penyimpan. Sebab nasabah ini akan keluar jika mereka tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini diterapkan semata-mata ditujukan untuk meraih pasar.[56] Walaupun untuk jangka panjang harus segera dipikirkan untuk ditinggalkan. Jika mekanisme ini tidak ditinggalkan maka sama saja tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang mekanisme profit and loss sharing yang sesungguhnya.
Jika bank telah menerapkan mekanisme profit and loss sharing, maka akan memberikan pola berbeda. Dengan demikian, berbeda dengan distribusi pendapatan dalam revenue sharing, pendapatan yang dibagikan di dalam profit sharing adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasinal bank.
Apabila dilihat dari Visi dan Misi Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.[57]Dan jika ditelaah  lagi bahwasanya Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, mengenai pengertian pembiayaan (dalam hal ini secara khusus tentang pembiayaan musyarakah), prinsip / mekanisme yang dipakai dan seterusnya yang telah dijelaskan di atas atau bahkan sistem operasional yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi pengembangan perbankan syariah yang dibuat oleh Bank Indonesia tersebut.
Dari hasil penelitian melalui wawancara dan lainnya yang dilakukan penulis, sejumlah masalah berhasil diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta. Diantaranya adalah manajemen Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta masih bersikap menghindari resiko dan tidak mau repot melakukan upaya extra monitoring, ataupun pendampingan usaha mitra.[58]
Sebuah risiko mempunyai dua sisi mata uang yang saling berbeda. Satu sisi merepresentasikan keuntungan, sisi lainnya ternyata juga melambangkan kerugian. Adanya ketidakpastian yang diperoleh tersebut, tentu berisiko tinggi bagi bank syariah yang turut menginvestasikan dana yang dimiliki. Hal inilah yang menyebabkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta cenderung menghindari risiko.
Hal lain dapat disebabkan karena masih terpengaruh oleh paradigma konvensional, bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki kecenderungan profit yang rendah serta biaya monitoring yang tinggi. Sistem monitoring yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta terhadap nasabah pembiayaannya hanya melalui kwitansi yang diminta pada setiap bulannya dan selanjutnya tergantung dari kebijakan pihak bank.[59]
Menurut Perry Warjiyo,[60] ini dikarenakan bankirnya kebanyakan berasal dari bank konvensional, dan hal-hal yang demikian tidak biasa mereka lakukan di perbankan konvensional. Artinya  paradigma mereka masih sebagai convencional bankers, bukan Islamic bankers. Senada dengan itu, pernyataan Amir Reza[61] menyatakan bahwa bank syariah lebih memilih karyawan dari bankir konvensional daripada karyawan yang dididik dari awal sebagai bankir Islami.
Masalah juga muncul karena kegagalan informasi,[62] tidak adanya peninjauan langsung dari pihak perbankan terhadap data-data yang diberikan oleh nasabah.
Permintaan pembiyaan secara langsung yang masih kecil dari nasabah. Masalah ini secara tidak langsung menyebabkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dalam  hal pencarian nasabah pembiayaan, juga mengalami sedikit kendala.
Kurangnya sosialisasi, juga menjadi sebuah kendala. Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta hanya melakukan sosialisasi melalui melalui pertemuan asosiasi bisnis, seminar kerjasama dengan Bank Indonesia karena adanya kesamaan program (linkage).[63] Bahkan seminar-seminar tersebut pun bukan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta sendiri yang melaksanakan, akan tetapi oleh pihak-pihak selain bank muamlat, seperti akademisi, praktisi, dan lain sebagainya. Seminar tersebut juga tidak diperuntukkan untuk orang awam yang sama sekali tidak mengerti mengenai skim pembiayaan. Dan belum pernah diadakan seminar yang khusus membahas tentang pembiayaan di perbankan syariah khususnya pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta itu sendiri. Sosialisasi juga sedikit dilakukan melalui brosur, yang hanya memuat tentang produk pembiayaan secara umum.
Kompetisi ketat dengan bank konvensional memaksa bank syariah harus menyediakan pembiayaan alternatif yang berisiko lebih kecil. Bank syariah secara umum juga tidak membiayai usaha kecil, karena tidak adanya personal guarantee maupun collateral. Serta masalah moral hazard, karena pengusaha enggan menyampaikan laporan keuangan / keuntungan yang sebenarnya untuk menghindari pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya.[64]
Dari hasil penyebaran kuisioner, juga didapatkan mengapa  Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta belum secara untuh melakukan pembiayaan khususnya musyarakah adalah di sebabkan oleh beberapa faktor, yakni :
Bahwa nasabah / masyarakat kurang mengetahui tentang adanya pembiayaan tersebut di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta, karena tidak adanya perkenalan maupun penjelasan tentang produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta secara khusus. mereka hanya diperkenalkan secara tentang produk-produk secara umum. Yang pada akhirnya mereka juga hanya mengetahui produk-produk tersebut secara umum pula.
Dan dari hasil survey juga diperkuat oleh keterangan dari nasabah responden, bahwa mereka mengetahui tentang produk pembiayaan musyarakah lebih banyak dari luar atau faktor lain daripada dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta itu sendiri yang memperkenalkan atau bahkan menawarkannya. Dan mereka juga hanya sekedar tahu tetapi tidak mengerti apa itu pembiayaan musyarakah secara utuh. Ketidaktahuan mereka lebih didasari oleh penggunaan istilah-istilah sulit yang digunakan oleh perbankan syariah secara umum dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta secara khusus.[65]
Bahkan yang lebih mengkhawatirnya, bahwa kebanyakan dari nasabah / masyarakat yang awam  dengan pengetahuan tentang perbankan syariah[66] memiliki kecenderungan ketidakpedulian mereka terhadap produk pembiayaan secara khusus, mereka hanya perduli dengan produk-produk secara umum atau yang memang lebih menonjol disosialisasikan oleh bank. Mereka hanya tahu tentang produk simpanan (Funding) dan tarik tunai saja. Hal ini menjadi wajar, karena memang Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta lebih banyak mensosialisasikan produk Funding tersebut kepada masyarakat.
Dari 65 responden yang dsurvey hanya 6 orang yang pernah melakukan pembiayaan musyarakah. Akan tetapi dari 6 orang tersebut juga tidak semuanya melakukan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Cabang Yogyakarta, ada juga pada perbankan syariah lain dan yang lebih dominan pada BMT. Kalaupun nasabah tersebut melakukan pembiayaan musyarakah tersebut, akan tetapi dengan sulitnya persyaratan yang disyaratkan oleh bank kepada calon  nasabah pembiayaan tersebut, juga menjadi masalah yang membuat nasabah tidak melakukan pembiayaan tersebut[67] Sebagian  nasabah penyimpan/peminjam bersifat risk averse, karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi dan sudah terbiasa dengan sistem bunga karena mudah mengatur cash flow.[68]
Dalam kontrak musyarakah di lapangan tentunya tidak semudah dengan teori yang ada. Di lapangan sangat sulit menerapkan musyarakah secara murni khususnya pada sistem bagi hasil melihat berbagai macam faktor / kendala yang dihadapi.
F.       Kesimpulan
Dari uraian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a)      Konsep skim musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta berbeda dengan konsep skim musyarakah secara teoritis. Pada praktiknya konsep skim musyarakah tidak dijelaskan akan adanya resiko yang harus ditanggung bersama oleh kedua mitra pembiayaan musyarakah tersebut jika memang terjadi kerugian, seperti halnya yang ada pada konsep musyarakah secara teori.
b)      Tingginya risiko seperti moral hazard sehingga sulit mengawasi dan mengendalikan biaya, berdampak praktik Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta tidak menggunakan prinsip profit sharing yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan, akan tetapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta lebih menggunakan prinsip revenue sharing atau bagi penerimaan.
c)      Dalam pelaksanaan pembiayaan musyakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta dapat dijelaskan sebagai berikut : Pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta memberikan atau menyertakan modal kepada  pengusaha / mitra pembiayaan untuk dikelola dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Nasabah kemitraan melakukan pembayaran angsuran atas pokok pembiayaan dari mitra ditambah dengan keuntungan usaha sesuai dengan nisbah, begitu seterusnya hingga pada masa berakhirnya kontrak.  Pembayaran angsuran dan bagi hasilnya dapat dilakukan per 3 (tiga) bulan atau per 6 (enam) bulan sekali tergantung kesepakatan para pihak yang bermitra.
d)     Usaha yang dijalankan dengan akad musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan secara teoritis sehingga belum sepenuhnya pula diperoleh hasil seperti yang diharapkan.

G.      Saran-Saran
Untuk menanggulangi kendala / faktor-faktor yang dihadapi, solusi yang mungkin dapat dilakukan Bank Muamalat  Indonesia Cabang Yogyakarta, yaitu jika dilihat dari hasil analisis tentang kendala / faktor-faktor yang dihadapi di atas maka penulis berkesimpulan bahwa pihak perbankan harus memiliki jiwa entrepreneurship, selain memiliki kemampuan akademis dan teknis yang baik.
Suatu usaha memang memiliki ketidak pastian, walaupun sebenarnya kita bisa memproyeksikan hasil usaha tersebut di masa yang akan datang. Artinya, kita tidak bisa mereka-reka dan menebak apa yang akan terjadi di masa datang. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. : “…..Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok…”.[69]
Jadi, bagaimana mungkin kita sebagai manusia mampu  mengetahui dengan pasti hasil usaha yang akan dijalankan pada masa datang. Maka, berani mengambil risiko dengan perencanaan yang baik dan pertimbangan yang matang, seharusnya diambil oleh pihak bank sebagai pilihan terbaik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Agar setiap usaha yang dijalankan dengan akad musyarakah pada khususnya dapat berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan secara teoritis sehingga dapat diperoleh hasil seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, jiwa entrepreneurship sangat penting dimiliki oleh pihak Bank Muamalat  Indonesia Cabang Yogyakarta.
Permasalahan penyimpangan nasabah pembiayaan dalam kontrak musyarakah dapat diminimalisasi dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha (muḍārib).[70] Hal senada juga diungkapkan oleh Perry Warjiyo, bahwa ketentuan yang bersifat memberi insentif perlu dipertimbangkan oleh pihak yang memberi kebijakan.[71] Jika hal ini dapat dilakukan maka hasil kontrak musyarakah dapat dioptimalkan.
Cara lain yakni dengan shahibul maal mampu melakukan screening terhadap pelaku usaha / proyek (mudharib) dan usaha / proyek yang dibiayai. Screening dilakukan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya adverse selection.[72] Wilson menegaskan, bahwa kontrak investasi penyertaan Islami mengandung konflik kepentingan dan masalah moral hazard yang sangat mungkin terjadi, sehingga  investor perlu sangat hati-hati dalam menyalurkan dananya dalam pembiayaan.[73] Oleh karena itu, screening merupakan hal penting dalam investasi syariah yang diharapkan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kontrak.
Solusi lain adalah dengan melakukan sosialisasi terus menerus serta memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat. Agar masyarakat memahami pentingnya berusaha dengan sistem musyarakah ataupun muḍarabah. Dengan demikian masyarakat dapat memahami pula bahwa sistem tersebut dapat meningkatkan perekonomian umat, yang berdampak akhir pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa kita. Wallāhu a’lam bis-Ṣawab.

H.      Daftar Rujukan
A.Nevins, Masters’ Essays In History, New York : Colombia Universitas Press. 1933
Antonio, M.Syafi'i, Bank Syariah suatu Pengenalan Umum, Yogyakarta: BI dan Tazkia Institute, 1999
----------, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
Arifin, Zainul,  Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, Jakarta : AlvaBet, 2000
----------,  Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006
Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam tentang Wakaf-Ijarah-Syirkah, Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1987.
Briefcase Book, Edukasi Profesional Syariah, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah,  penyunting Sofiniyah Ghufron, Jakarta : Renaisan, 2005
Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. 3, Cet. 3, PT RajaGrafindo Persada, 2006.
Milles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta : UI Press, 1992
Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 2007
Partanto, Pius A dan M. Dahlan A-Barry,  Kamus Ilmiah Populer, Surabaya : Arloka, 2001
Rahman, Fazlur, Islam, alih bahasa Ahsin Mohammad, Cet. III, Bandung: Pustaka. 1997
Saeed, Abdullah, Islamic Banking And Interest a Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretion, Koln brill, Leiden New York
Salim, Agus, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial; Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif,  Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006
S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Transito, 1996
Siddiqi, Nejatullah, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam, penterjemah Fakhriyah Mumtihani, Jakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 1997
Suprayogo, Imam dan Tabroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003
Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta : UII Press, 2005
Suyanto, Bagong dan Sutinah (ed.), Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta : Kencana, 2006
Tim Pengembangan Perbankan Syaraiah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta : Djmbatan, 2001
Yin, Robert K, Studi Kasus Desain dan Metode, Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2006
Husein, Hanifah, Republika, edisi 15 Desember 2003.
Kwik Kian Gie, Republika, edisi 26 Juni 2003.
Luqman, Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha, Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2006
Supriyadi, Ahmad, Sistem Pembiayaan  Berdasarkan Prinsip Syariah : Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan di Perbakan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004
Syam, Yanuar, Penerapan Konsep Syirkah di Bidang Transportasi : Analisis Kerjasama Pengusaha Angkutan Kendaraan Jalan Raya di Kota Samarinda Kalimantan Timur, Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2002
Zuardi, Mohammad Hanafi, Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Jabar Syariah Cabang Cirebon, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2006
Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor, www.bi.go.id // Potensi, Preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di wilayah kalimantan selatan, 2004
Yumanita, Diana, Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesi,  www.bi.go.id, 2005


[1] Al-Munjid Fi al-Lughah, (Bairut: Dar al-Masyrik, 1987), h. 384. lihat juga Ahmad Warson Munawir, Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawir, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak, 1984), h. 765
[2] Asmuni, Aplikasi Musyarakah Dalam Perbankan Islam; Studi Fiqh terhadap Produk Perbankan Islam, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi XI, 2004, h. 160
[3] Abdul Aziz Dahlan (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1711
[4] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 166
[5] Ibid
[6] Luqman, Sistem Pembiayaan Musyarakah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Usaha, Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia,  2006, h.44
[7] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah…, h. 90. lihat juga Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 74
[8] Asmuni Mth, Aplikasi Produk Musyarakah Ditinjau dari Aspek Fiqh dan Tantangannya, tulisan bebas yang tidak diterbitkan.
[9] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah…, h. 90-91. lihat juga Muhamad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Cet.1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 10. juga dalam Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 27-28
[10] Makalah Pelatihan Perbankan Syariah, 18-19 April 2000, di Muamalat Institute, Arthaloka Building lantai 13, Jakarta. Dilaksanakan oleh Divisi Kajian Akuntansi dan Manajemen Islam (KAMI) FSI SM-FEUI bekerjasama dengan Muharram in Cares and Retrospection (Macro 1421 H). h. 74
[11] Lebih rinci dapat dilihat dan dibaca dalam Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 29-39. lihat juga Muhamad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 11-13
[12] Kedua bentuk syarikah ini mempunyai karakter yang agak berbeda dari syarikah-syarikah lainnya karena dalam kedua syarikah ini masing-masing anggota tidak mempunyai (hak untuk mewakilkan dan mewakili) terhadap partnernya. Lihat, Ibid.
[13]  Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, cet.IV, vol.V, (Damaskus : Darul-Fikr, 1997), h. 3881. sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah…, h. 92
[14] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah…, h. 92
[15] Muhamad, Sistem dan Prosedur…., h. 13
[16] Ibid
[17] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah…, h. 93
[18] Muhamad, Sistem dan Prosedur…., h. 13-14
[19] Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 184
[20] Indah Piliyanti, Konsep The Celestial Management (Studi pada Bank Muamlat Indonesia Cabang Yogyakarta), Tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, 2007, h. 68
[21] Sumber dari Adi, Back Office BMI Cabang Yogyakarta.
[22] Visi dan Misi lebih lengkap dapat dilihat di http://www.muamalatbank.com/profil/vismis.asp, accessed 2 Desember 2007
[23] Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung : Mizan, 2006)., h.198
[24] Sesuai dengan Lampiran SK Dir. No.015/DIR/KPTS/II/2007
[26] Brosur Bank Muamalat Indonesia tentang Bank Muamalat : Pertama Murni Syariah.
[27]  Majalah  SWA No. 22/xxi/24 Oktober – 9 November 2005.
[29] Studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Lihat Robert K Yin, Studi Kasus Desain dan Metode, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2006), h. 1. Lihat juga Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 1997), h. 36.
[30] Bogdan dan Taylor mendefinisikan “penelitian kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 2007), h. 4.
[31] Pius A Partanto dan M. Dahlan A-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya : Arloka, 2001), h. 526
[32] A.Nevins, Masters’ Essays In History, (New York : Colombia Universitas Press, 1933). Sebagaimana dikutip oleh Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), h. 55
[33] Imam Suprayogo dan Tabroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 19
[34]  Robert K Yin, Studi Kasus., hal. 112.
[35] Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta : UII Press, 2005), h.127.
[36] Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 180.
[37] Bagong Suyanto dan Sutinah (ed.), Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 172
[38]  Ibid, hal. 216.
[39]  Lexy J. Moleong, Metodologi, hal. 330
[40] Hasil wawancara kedua dengan Bapak Asep Sudirman. juga hasil wawancara dengan Bapak Tatang yang melakukan pembiyaan musyarakah di BMI cab.Yogyakarta.
[41] Ibid
[42] Muhammad, Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia, Rangkuman dari disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia,  2006., h. 5
[43] Hasil wawancara pertama dan kedua dengan Bapak Asep Sudirman.
[44] Hasil wawancara kedua dengan Bapak Asep Sudirman
[45] Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), h. 18
[46] Ibid., h. 203
[47] Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga ; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Penj. M.Ufuqul Mubin., et.al., (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), h. 112
[48] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah…, h. 90. lihat juga Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 74
[49] Penulis kutip dari website Bank Muamalat Indonesia dalam produk-produknya. http://www.muamalatbank.com/produk/piu_mur.asp, accessed, 2 Desember 2007
[50] Wawancara dengan Bapak Asep Sudirman, marketing lending Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta. Pada hari selasa, tanggal 04 Desember 2007. pukul 16.30-17.00 di kantor cabang Bank Muamalat Indonesia Yogyakarta.
[51] Briefcase Book, Edukasi Profesional Syariah, Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah,  penyunting Sofiniyah Ghufron, (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 54
[52] Wirdyaningsih., et.al, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), h.157
[53] Wawancara dengan Bapak Asep Sudirman, marketing lending Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta. Pada hari selasa, tanggal 04 Desember 2007. pukul 16.30-17.00 di kantor cabang Bank Muamalat Indonesia Yogyakarta.
[54] Muhammad, Manajemen Bank….., h. 277
[55] Ibid, h. 278
[56] Ibid.
[57] Dikutip dari Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Sebagaimana dikutip oleh Harsoyo (BPD DIY), Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, print out yang disampaikan pada Pelatihan Hukum Pembuatan Kontrak di Lembaga Keuangan Syariah. Kamis, 6 September 2007. Yakni :
§  Visi
Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efesien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share-based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, TOLONG MENOLONG dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.
§  Misi
Misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mencapai visi di atas adalah :
Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi :
-   melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
-   mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
-   mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efesiensi operasional perbankan syariah;
-   mendesain kerangka ‘entry and exit’ perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.
[58] Hasil wawancara kedua dengan Bapak Asep Sudirman, marketing lending Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta. Pada hari senin, tanggal 10 Desember 2007. pukul 16.30-17.00 di kantor cabang Bank Muamalat Indonesia Yogyakarta.
[59] Hasil wawancara kedua dengan Bapak Asep Sudirman
[60] Modal, Solusi bagi Hasil, Edisi 23 – Desember 2004, h. 48
[61] Pernyataan Bapak Amir Reza, Deputi Bank Indonesia Yogyakarta ini didapatkan penulis dari hasil diskusi / wawancara tidak langsung bersama bapak Tatang, salah seorang nasabah BMI cab. Yogyakarta yang melakukan pembiayaan musyarakah. Pada Rabu, tanggal 05 Desember 2007. pukul 13.30-14.00 di BMI Cab. Yogyakarta.
[62] Hasil wawancara kedua dengan Bapak Asep Sudirman..
[63] Ibid, BMI memiliki kecenderungan lebih benyak mensosialisasikan produk funding dibandingkan dengan financing. hal ini dikarenakan pihak bank lebih memilih menarik nasabah untuk melakukan penyimpanan uangnya pada bank.
[64] www.bi.go.id//Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah Indonesia. oleh Diana Yumanita tahun 2005. h. 24
[65] Wawancara tidak langsung dilakukan penulis pada saat penyebaran kuisioner terhadap nasabah BMI cab. Yogyakarta. pada tanggal 4-6 Desember 2007.
[66] Responden didominasi oleh mahasiswa, sebagian ada dari PNS, Karyawan, Swasta, bahkan Dosen, akan tetapi kebanyakan dari mereka awam terhadap sistem operasional perbankan syariah. Hanya mereka yang memang memiliki pengetahuan tentang perbankan syariah secara khusus maupun tentang ekonomi Islam secara umum yang mengetahui akan pembiayaan musayarakah tersebut.
[67] Hasil diskusi / wawancara tidak langsung bersama bapak Tatang, salah seorang nasabah responden yang melakukan pembiayaan musyarakah.pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta Pada Rabu, tanggal 05 Desember 2007. pukul 13.30-14.00 di BMI Cab. Yogyakarta.
[68] Diana Yumanita.Mencari Solusi..,  h. 24
[69] QS. Luqman : 34
[70] Muhammad, Permasalahan Agency…, h. 2
[71] Modal, Solusi bagi Hasil, Edisi 23 – Desember 2004, h. 48
[72] Muhammad, Permasalahan Agency…,h. 2
[73] Wilson, 2004. h. 35. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad, Permasalahan Agency…,h. 2

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar